Juni 29, 2016
Oleh : Hengki Agus Rifa'i,
#SahabatPICAmbassador Sumatera Barat
Kasus perkosaan dan pembunuhan Yuyun yang sempat menggegerkan dunia maya beberapa waktu yang lalu telah memicu reaksi keras masyarakat Indonesia. Walaupun bukan jenis kasus baru yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Kasus Yuyun bukan hanya mampu menarik simpati masyarakat dari berbagai lapisan tapi juga menginisiasi pergerakan untuk menghentikan maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Kasus serupa yang menimpa Eno semakin memperkuat urgensi pergerakan itu. Masyarakat menuntut pengesahan undang-undang yang memberikan hukuman lebih keras, bahkan hukuman mati bagi para pelaku. Kedua kasus tersebut seperti telah menandai era baru dalam perjalanan hukum Indonesia khususnya dalam menghadapi kasus kejahatan seksual.
 |
| Hukuman Kebiri untuk Penjahat Seksual, Efektifkah? |
Menanggapi besarnya gelombang protes dan tuntutan masyarakat di berbagai daerah, Pemerintah akhirnya memutuskan untuk melegalkan penggunaan hukuman kebiri bagi para penjahat seksual. Hukuman ini dianggap sebagai bentuk hukuman yang paling tepat untuk memberikan rasa keadilan bagi keluarga korban dan masyarakat secara umum sekaligus memberikan efek deterrence hukum bagi pelaku dan siapa saja yang berencana untuk melakukan kejahatan seksual. Hukuman kebiri diharapkan dapat mengurangi tingkat kasus perkosaan dan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Namun, apakah hukuman tersebut merupakan pilihan tepat?
Pemerkosaan sebenarnya bukan hanya tentang pemenuhan hasrat biologis. Pemerkosaan bukan hanya tentang penetrasi Mr. P ke dalam Ms. V. Lebih dari itu, pemerkosaan adalah sebuah proses dominasi power antara laki-laki dan perempuan. Jika pemerkosaan hanyalah pemenuhan kebutuhan seksual secara fisik semata, kasus pembunuhan Yuyun dan gagang cangkul yang berada dalam kemaluan tidak akan pernah ada. Adanya kedua hal tersebut sejatinya membuktikan adanya suatu keinginan diluar pemenuhan kebutuhan seksual: keinginan untuk mendominasi perempuan.
Keinginan ini lahir dan berkembang karena berbagai faktor, salah satu yang terkuat adalah internalisasi pemikiran patriarki yang cenderung memandang perempuan sebagai pihak yang lebih rendah dari laki-laki dalam tatanan sosial. Sebagai konsekuensi, dalam hal seksualitas, perempuan sering dipandang sebagai objek seksualitas kebutuhan laki-laki dan perempuan harus selalu mengikuti ajakan laki-laki untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Oleh karena itu, perlawanan Yuyun dan Eno yang sebenarnya merupakan usaha pertahanan diri diinterpretasikan sebagai perlawanan terhadap dominasi laki-laki dan pemikiran-pemikiran tersebut. Tidak mengherankan jika kemudian pelaku pemerkosaan tidak hanya memperkosa tapi juga membunuh korban dengan cara yang biadab. Dengan kata lain, pemerkosaan (dan kekerasan terhadap perempuan secara umum) adalah tentang pemahaman dominasi power yang salah. Lalu, mampukah hukuman kebiri menghentikan budaya kekerasan terhadap perempuan?
Kebiri pada dasarnya adalah hukuman mendisfungsikan organ seksualitas sehingga pelaku yang mendapatkan hukuman ini akan kehilangan kemampuan untuk menyalurkan hasrat seksualitasnya melalui organ vital. Hukuman kebiri jelas menutup kemunhkinan bagi pelaku untuk 'menodai' perempuan di kemudian hari. Sayangnya, hukuman ini tidak menutup kemungkinan bagi mereka untuk melakukan kekerasan kepada perempuan karena kebiri tidak mampu menghilangkan akar dari permasalahan: adanya internalisasi nilai dan pemikiran tentang perempuan yang salah. Pemerintah seharusnya memfokuskan hukuman pada aspek protection terhadap masyarakat khususnya kaum perempuan.
Dengan demikian, hukuman bui yang lebih lama seharusnya diprioritaskan untuk dapat mencegah terulangnya kekerasan serupa oleh pelaku di kemudian hari karena pelaku akan menjalani proses rehabilitasi yang lebih baik. Proses rehabilitasi yang komprehensif penting untuk menyadarkan sekaligus menghilangkan pemikiran patriarki yang diinternalisasikan pelaku kejahatan seksual. Selain itu, usaha menghentikan kasus kekerasan terhadap perempuan tidak cukup dengan hanya menggunakan unsur hukum pemerintah melainkan sebuah proses panjang membudayakan sikap menghargai perempuan di masyarakat.
Jika budaya dan pemikiran ekstrim patriarki tidak berubah, menghentikan kekerasan terhadap perempuan adalah sebuah kemustahilan. Banyaknya kasus pemerkosaan yang diikuti pembunuhan perempuan di India adalah bukti lain bagaimana pemikiran ekstrim patriarki dapat sangat membahayakan perempuan. Hal ini bukan berarti bahwa pemikiran patriarki itu 100% salah, melainkan kita perlu meluruskan nilai dan pemikiran yang menyudutkan, bahkan mengancam, eksistensi satu kelompok vital dalam masyarakat: Perempuan.
